Sampai Kapan Muslim Uighur ‘Terpenjara’?

republika.co.id

Gulalives.co – Cina dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia, atas penindasan yang mereka lakukan pada sejumlah besar warga suku Uighur, yakni kelompok minoritas Muslim di negeri itu. Salah satunya dengan menahan Muslim Uighur di kamp-kamp khusus.

Related image
pontas.id

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapatkan laporan, bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut dengan program ‘re-edukasi’ atau ‘pendidikan ulang’. Jumlah Muslim Uighur di Cina sekitar 11 juta orang. Dan sebagian besar bermukim di bagian barat negeri tersebut.

Provinsi dengan mayoritas suku Uighur ini terletak di ujung barat Cina, dan merupakan wilayah terbesar. Sebagai daerah otonom (setidaknya secara teori), Xinjiang memiliki semacam pemerintahan sendiri, yang agak jauh dari kendali Beijing. Dan Muslim Uighur mencakup hampir setengah dari sekitar 26 juta penduduk di wilayah ini.

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur khususnya, dipantau secara sangat ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Dilaporkan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap ‘sensitif’.

Jelas kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin, dan diarahkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan iman mereka.

Sejumlah mantan tahanan pun mengatakan tentang penyiksaan fisik pun psikologis yang mereka alami di kamp-kamp penahanan. Seluruh anggota keluarga mereka lenyap, dan mereka mengatakan bahwa para tahanan disiksa secara fisik serta mental. Terlihat juga bukti dari berlangsungnya pengawasan, nyaris total terhadap warga Muslim di Xinjiang.

Sementara pihak Cina menyangkal adanya kamp penahanan khusus, mereka mengatakan orang-orang di Xinjiang itu mendapatkan ‘pelatihan kejuruan’. Seorang pejabat tinggi di Xinjiang pun mengatakan wilayah tersebut menghadapi ancaman ‘tiga kekuatan jahat’, yakni terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Keterlaluan!

Hal ini membuat kecaman internasional semakin meningkat tentang perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur. Tapi hingga kini, belum ada negara yang mengambil tindakan apa pun selain mengeluarkan pernyataan kritis, termasuk Indonesia.

Ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap Cina, dianggap menjadi salah satu alasan Jakarta tak bisa berbuat banyak untuk menekan Beijing soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Muslim Uighur, di Xinjiang.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas Cina di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” ucap pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah.

Padahal, kesaksian mereka jelas, otoritas Cina terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain, di Xinjiang sejak 2014 lalu. Pemerintah Cina sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal, sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM, dan menyatakan kamp tersebut hanyalah bagian dari “pelatihan”.

Pemerintah Cina yang dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk agama Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan-aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, menggelar pengajian, hingga shalat berjamaah.

Pemerintah Cina melakukan itu semua dengan alasan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah Cina yang memicu radikalisme dan juga ekstremisme.

Berbeda dengan penanganan isu Rohingya, pemerintah Indonesia dinilai tidak vokal, bahkan cenderung diam melihat persekusi yang dialami Muslim Uighur. Hingga kini, tidak pernah secara tegas menyatakan kecaman atau kekhawatiran terhadap isu bersangkutan.

Meskipun baru-baru ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan Indonesia menolak segala bentuk pelanggaran dan penindasan HAM. Namun, menurut JK, pemerintah Indonesia tak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi, karena itu adalah urusan dalam negeri Cina.

“Kalau masalah domestik tentu kita tidak ingin campuri masalah itu,” ujar JK di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Baca Juga: Hal yang Paling Ditakuti Yahudi Terhadap Umat Islam

Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional. Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights pun jelas-jelas menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.

“Maka, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang, memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 17 Desember 2018.

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu pun meminta penindasan dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur, dan bersikap tegas terhadap rezim Cina, agar memberikan hak-hak sipil bagi sesama Muslim.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC, dan membela nasib umat Islam di sana,” ucapnya.

Kepada umat Islam se-dunia, Din mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan. Karena kita memang tidak bisa diam menghadapi hal yang demikian menyakitkan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here