PKPU Pilkada_kabarrakyat.co

Gulalives.com, MATARAM – Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan keputusan peraturan KPU (PKPU) tentang syarat pencalonan kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 akan diputuskan pada 30 April.

Sampai saat ini KPU akan mempertimbangan semua usulan yang ada, termasuk terkait dualisme kepengurusan di dua parpol yakni Golkar dan PPP agar tidak kehilangan haknya mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015. “Terkait PKPU pencalonan, sampai saat ini KPU masih mendiskusikan berbagai alternatif yang sudah disampaikan ke DPR maupun masukan dari publik ketika kami melakukan konsultasi. KPU baru akan memutuskan paling lambat 30 April,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4/2015).

PKPU Pilkada_news.metrotvnews.com
PKPU Pilkada_news.metrotvnews.com

Semua masih bersifat alternatif kebijakan, karena baru akan diputuskan pada 30 April. Semua usulan oleh KPU akan dipertimbangkan. “Kalau nanti sampai masa pendaftaran, parpol yang bersangkutan belum ada keputusan final, maka pengusungan calon dari kedua parpol ditolak pendaftarannya. Tetapi kalau kedua partai berdamai dengan mengakui satu kepengurusan melalui pengadilan serta keputusan Menkum dan HAM, maka KPU akan menerima pencalonan parpol tersebut,” katanya.

“Bagi kami, sejauh mana memiliki legitimasi konseptual dan yuridis, itu yang akan menjadi pijakan KPU. Apakah semua usulan itu memiliki pijakan yang tepat, itu yang akan menjadi dasar kita mengambil keputusan,” katanya.

Ditanya konflik kepengurusan kedua parpol, Sigit mengaku persoalan tersebut merupakan ranah hukum. “Karena itu, kita bersandar kepada proses hukum yang tepat. Sandaran KPU adaalah kebijakan konseptual dan yuridis,” katanya.

Sejauh ini KPU baru mengesahkan tiga PKPU dari 10 yang dikonsultasikan. PKPU penting yang terkait isu perubahan pada prinsipnya sudah tuntas, hanya yang belum tuntas PKPU pencalonan kepala daerah.

Disinggung apakah KPU gamang untuk memutuskan terkait PKPU tentang syarat pencalonan, Sigit menyatakan KPU tidak gamang. KPU hanya ingin memastikan memiliki sandaran yang kuat ketika kebijakan tentang pencalonan itu akan diambil. “KPU ingin melangkah yang benar, bukan cari aman,” katanya. (DP)

LEAVE A REPLY