Ngelmu.id – Serangan _ransomware wannacry_ beberapa waktu lalu diakui Kominfo turut andil mendorong lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara. Bahkan karena sangat berbahayanya serangan _wannacry_ tersebut, Kominfo harus mengeluarkan himbauan untuk melakukan _setting_ pada komputer masyarakat.

Namun dari penelitian yang dilakukan CISSReC _(Communication and Information System Security Research Center)_ yang dilakukan di sembilan kota besar tanah air, praktis hanya ada 33% masyarakat yang mengikuti himbauan dari Kominfo. Ini juga menjelaskan bahwa masyarakat kita di perkotaan sebenarnya masih enggan untuk melakukan pengamanan pada aset yang terkoneksi ke wilayah siber. Tujuan riset ini untuk mengukur kesadaran keamanan informasi masyarakat.
Dalam pemaparan hasil risetnya Rabu (14/6), pakar keamanan siber yang juga _Chairman_ CISSReC Pratama Persadha menjelaskan ada kecenderungan masyarakat kita enggan untuk melakukan pengamanan siber secara mandiri. Ini bisa disebabkan oleh masyarakat yang memang belum merasakan langsung akibat serangan siber maupun dorongan dari pemerintah yang harus lebih kuat lagi. 
“Selain _wannacry_, hasil riset kami juga menyebutkan sebenarnya masyarakat di kota besar tanah air sudah menyadari ada resiko keamanan pada SMS dan _internet banking_ perbankan, juga _e-commerce_. Namun disaat yang sama hanya ada 25% masyarakat yang tahu resiko ATM kita yang sebagian besar Windows XP. Ini tentu situasi yang tidak bagus,” jelasnya.
Windows XP sendiri dukungan keamanannya sudah dihentikan oleh Microsoft sejak 2013. Ini jelas meningkatkan resiko keamanan di ATM-ATM kita. Ini yang menjadi alasan banyaknya tindak kejahatan _skimming_ pada ATM di tanah air, dan uniknya banyak pelakunya berasal dari warga negara asing.
Dari hasil riset 57% responden menjawab tidak yakin dengan keamanan SMS/internet banking di Indonesia. Hanya 43% responden yang menjawab yakin dengan keamanan SMS/internet banking di Indonesia. Lalu 66% menjawab tidak yakin dengan keamanan _e-commerce_ di Indonesia. Masih ada 34% responden yang merasa yakin dengan keamanan _e-commerce_ di Indonesia.
74% dari responden menyatakan bahwa mereka paham dan sadar bahwa memasukkan data pribadi ke aplikasi atau layanan online berpotensi mengganggu privasi. 13%-nya mengatakan tidak masalah sementara sisanya yang 13% menyatakan tidak tahu.
75% responden menjawab tidak pernah menjadi korban peretasan akun _e-mail_ dan media sosial. 19 % menjawab pernah menjadi korban peretasan. Sisanya menjawab tidak tahu apakah pernah mengalami peretasan akun _e-mail_ dan media sosial.
81% responden menganggap privasi sangat penting untuk dilindungi. 4% tidak menganggap perlindungan privasi penting dan 14% menganggap tidak tahu apakah perlindungan privasi itu penting atau tidak.
Dengan beberapa fakta diatas, jelas pemerintah wajib mendorong industri perbankan dan semua sektor yang menggunakan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Ini semua wajib dilakukan agar keraguan masyarakat bisa dieliminir dan otomatis meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Jadi kita berharap dengan adanya BSSN, pemerintah bisa mendorong dua hal sekaligus. Pertama mendorong kesadaran keamanan siber di masyarakat. Kepahaman resiko keamanan dan privasi di perkotaan sudah ada, tinggal pemerintah mendorong ada aksi dari masyarakat untuk mengamankan aset siber mereka sendiri. Lalu kedua, pemerintah mendorong semua instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan keamanan sistem informasi elektronik. Dua hal ini tidak hanya akan mendorong ekonomi lebih cepat, tapi juga stabilitas politik dan kedaulatan nasional,” terang Pratama.
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di 9 kota besar meliputi DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bali dan Makasar. Survei ini menggunakan metode _stratified multistage random sampling_. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 400 responden dengan _margin of error_ 4.9 % pada tingkat kepercayaan 95%. Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. 
Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan _(workshop)_ secara intensif di setiap pelaksanaan survei. Pengambilan data survei (penentuan responden dan wawancara di lapangan) dilaksanakan pada 1-9 Juni 2017.

*CISSReC* adalah lembaga non-profit yang bergerak dan fokus pada penelitian keamanan _cyber_, sistem informasi dan komunikasi. Lembaga ini bertujuan membantu terwujudnya masyarakat yang sadar dan paham pentingnya keamanan sistem informasi dan komunikasi.

loading...

LEAVE A REPLY