Gambar via: pengampunanpajak.com

GULALIVES.co, Depok (6/8/16)- Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru yakni tax amnesty atau pengampunan pajak secara stimulant dimulai tahun 2015 hingga tahun 2017. Tax amnesty sendiri adalahprogram pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan sanksi administrasi perpajakan. Serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Lewat Seminar Pengampunan Pajak (6/8), Tugiman Binsarjono selaku Konsultan Pajak menjelaskan pentingnya tax amnesty di perekonomian Indonesia.

DSCF6662
Seminar Optimalisasi Tax Amnesty Oleh UMKM dengan Tugiman Binsarjono

“Negara akan bangkrut ketika tidak bisa menutupi anggaran kebutuhan khususnya untuk pengeluaran rutin negara. Maka tax amnesty dijadikan pertaruhan terakhir pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya tax amnesty, uang pengusaha yang disimpan di luar Indonesia akan “pulang”. Kembalinya dana tersebut akan membuat likuiditas Indonesia menjadi kompetitif yang berujung mengundang investor untuk menanam modal di Indonesia. Harta akan dialihkan untuk membangun infrastruktur-infrastuktur yang tidak hanya didanai Pemerintah namun oleh investor asing juga.

Manfaat tax amnesty, nilai tukar rupiah meningkat.Gambar via: www.hargen.co.id
Manfaat tax amnesty, nilai tukar rupiah meningkat.Gambar via: www.hargen.co.id

Banyaknya proyek-proyek infrastruktur otomatis akan membuka lapangan-lapangan kerja baru yang kian menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, nilai tukar rupiah akan melejit. Hal ini dikarenakan UU No. 7 Tahun 2011 yang mengatur mata uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang dilakukan di wilayah Indonesia. Di sisi lain, suku bunga negara juga  akan menurun.

Selain menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia, dengan adanya tax amnesty membuat reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

Sebelumnya, tax amnesty pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1984 namun pelaksanaannya tidak efektif karena respon para WP sangat kurang dan sistem reformasi administrasi perpajakan pada zaman itu belum menyeluruh. Selain tax amnesty, Pemerintah juga pernah mengeluarkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008.

Gambar via: www.bppk.depkeu.go.id
Gambar via: www.bppk.depkeu.go.id

Aturan Sunset Policy dapat dikatakan tax amnesty versi yang lebih sederhana. Sunset Policy hanya sebatas menerapkan penghapusan sanksi administrasi WP yang kurang bayar atau melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Kebijakan ini mampu menambah jumlah penerimaan PPh sebanyak Rp 7,46 triliyun.

Tugiman lalu melanjutkan, tax amnesty merupakan “barang langka” yang belum tentu ada dalam 20 tahun ke depan. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mensosialisasikan langsung akan kebijakan tax amnesty kepada masyarakat menunjukan keseriusannya mengedukasi masyarakat akan tax amnesty. Tak tanggung-tanggung, sosialisasi ini dilakukan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan dan Jakarta. (AH)

loading...

LEAVE A REPLY