Seminar Tax amnesty oleh Tugiman Binsarjono

Gulalives.co, Depok– Sebagai pelaku UMKM di Indonesia Anda wajib melaporkan pajak Anda. Apa lagi saat ini pemerintah tengah mencanangkan program pengampunan pajak. Dalam proses pengampunan Pajak memang Anda di wajibkan datang ke kantor-kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Jika Anda ingin datang ke Kantor Pajak, Anda wajib membawa syarat-syarat yang memang wajib Anda bawa ketika Anda datang ke kantor Pajak. Syarat-syarat yang diberikan juga tidak terlalu sulit. Anda hanya membutuhkan beberapa syarat yang harus Anda bawa ke kantor pajak dan datang ke bagian pengampunan pajak.

Untuk itu selama periode pengampunan masih berlaku saat ini, Ada baiknya Anda datang ke KPP yang memang sudah terdaftar bisa melakukan pengampunan pajak. Syarat-Syarat berikut ini yang wajib Anda bawa.

  1. NPWP

Sebagai WP Anda sudah seharusnya memiliki NPWP. Jika Anda belum memiliki NPWP, maka Anda bisa datang ke kantor pajak dan membuat NPWP. Atau Anda juga bisa membuat NPWP dengan cara online melalui website pajak.

  1. Menyampaikan Surat Pernyataan

  2. Membayar Uang Tebusan

  3. Melunasi Semua Tunggakan Pajak

  4. Mencabut Semua Permohonan yang Diajukan

Permohonan ini terdiri dari :

  1. Restitusi/kompensasi
  2. Pengurangan Sanksi Adm
  3. Pengurangan/Pembatalan SKP
  4. Keberatan
  5. Pembetulan SKP & SK
  6. Banding
  7. Gugatan
  8. Peninjauan Kembali

Setelah semua hal di atas sudah cukup lengkap maka Anda wajib mengajukan hal lain dan beberapa surat pernyataan.

  1. Melampirkan Surat Pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta NKRI selama 3 tahun.
  2. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar negeri selama 3 tahun
  3. Melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran bagi WP yang bergerak di bidang UMKM.

Bagi para UMKM yang ingin mengikuti program pengampunan pajak hal ini akan sangat bermanfaat untuk UMKM. Ada enam fasilitas yang akan didapatkan oleh para peserta amnesti pajak.

  1. Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.
  5. Jaminan rahasia data pengampun pajak tidak dapat djadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun
  6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.
loading...

LEAVE A REPLY