Perlukah anak kita ikut PIN? (Foto: Ipsnews.net)

Gulalives.co, JAKARTA –Bunda, apakah Anda mencurigai anak Anda mendapat vaksin palsu? Jangan panik, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hasil penyelidikan sementara, vaksin palsu berisi cairan dan antibiotik yang kadarnya sangat sedikit.

Yang pertama, yakni melapor ke dokter anak, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Rumah sakit akan melakukan observasi dan nantinya akan diberikan vaksin baru.

imunisasiMenteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi. Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit. “Harus divaksin ulang. Kalau ini isinya hanya cairan, tentu tidak berfungsi sama sekali. Jadi, kita berikan ulang pada mereka,” kata Nila belum lama ini.

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dr Aman Pulungan, SpA mengungkapkan, kerugian terbesar jika mendapat vaksin palsu adalah tidak kebal. “Misalnya divaksin palsu untuk hepatitis B, jadinya anak tidak kebal hepatitis B,” kata Aman.

Gambar via: keprinet.com
Gambar via: keprinet.com

Untuk itu, saat ini masih dilakukan pendataan di mana saja yang menggunakan vaksin palsu dan berapa anak yang mendapatkannya. Jumlahnya diperkirakan tidak terlalu banyak, karena mayoritas pemberian vaksin berasal resmi dari pemerintah.

“Kita akan lakukan dari data yang ada. Kita lakukan catch up imunisasi apa saja yang ketinggalan,  ketika ada terlambat imunisasi, kita harus kejar. Imunisasi kapan saja boleh dilakukan. Tidak ada kata hangus,” jelas Aman.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memastikan vaksin yang dipakai IDAI berasal dari sumber yang benar. Vaksin yang diberikan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, aman digunakan dan bisa diperoleh secara gratis.

Gambar via: www.huffingtonpost.com
Gambar via: www.huffingtonpost.com

Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulungan menambahkan, munculnya kasus vaksin palsu bukan karena tak ada vaksin di lapangan. Vaksin dipalsukan untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Jika warga curiga anak balitanya diberi vaksin palsu, bisa melapor ke dokter anak terdekat agar diobservasi dampak akibat vaksin palsu itu. Efeknya bergantung materi di vaksin palsu itu.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi mengatakan, belum ada laporan kejadian akibat vaksin palsu. Anak balita yang diberi vaksin palsu akan diobservasi dan diberi vaksin yang benar agar terlindungi dari penyakit tertentu.

Gambar via: www.youtube.com
Gambar via: www.youtube.com

“Vaksin yang dipalsukan ialah imunisasi dasar wajib yang sebenarnya gratis dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta mendapatkan vaksin gratis dari dinas kesehatan,” ujarnya.

Menindaklanjuti kasus vaksin palsu, BPOM memeriksa fasilitas kesehatan untuk menelusuri kemungkinan penggunaan vaksin palsu. Sasaran utamanya, klinik swasta kecil yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Kami sudah perintahkan kepada semua Balai Besar POM se-Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid.

Sementara, untuk mengetahui vaksin yang asli, dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, periksa keutuhan vial (penampung cairan, bubuk, atau tablet farmasi) atau botol sediaan vaksin. Kemudian bisa dengan membaca etiket atau nama vaksin, tanggal kadaluarsa vaksin hHeat marker yaitu Vaccine Vial Monitor (VVM).

Gambar via: www.livestrong.com
Gambar via: www.livestrong.com

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji kocok dan perhatikan tampilan fisik vaksin dari warna, kejernihan hingga endapan. Terakhir, bisa dilakukan dengan pencatatan nama dagang vaksin, produsen, nomor lot atau seri vaksin, tanggal kadaluarsa, tanggal penyuntikan, bagian tubuh yang disuntik.

Dalam pemeriksaan ini, jangan lupa, mengingatkan petugas untuk membuang vial bekas vaksin ke tempat khusus dan untuk dimusnahkan, agar tidak dapat didaur ulang.

imunisasiPemalsuan vaksin merupakan tindakan yang keji dan dapat melemahkan generasi. Anak-anak akan rentan terhadap penyakit yang mematikan, yang akan berdampak pada kelemahan fisik dan produktivitasnya.

Pelaku kejahatan bisa dituntut hukuman berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sanksi tersebut berupa pidana penjara 10 Tahun dan denda Rp 1 miliar. Kemenkes sendiri telah merilis 14 rumah sakit dan 8 bidan pengguna vaksin palsu. (DP)

LEAVE A REPLY