Vaksinasi HPV untuk cegah kanker serviks

Gulalives.co, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, menegaskan, kandungan dalam vaksin palsu tak berefek samping bagi anak-anak yang terlanjur terpapar.

“Kalau efek jelek, atau efek samping dari seluruh komponen ini, harusnya tidak terjadi. Karena memang ini zat yang anak bisa menerimanya,” ujar Pulungan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Zat yang terkandung dalam vaksin palsu antara lain NaCl (natrium klorida), anti pertusis dan hepatitis B pada vaksin DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus).

“Untuk kandungan memang. Pertama, kemungkinan isinya adalah NaCl (garam) tetap ada dan betul memang data dari menteri kesehatan. Lalu, isinya antigen pertusis. Bisa jadi ini vaksin yang sudah dilemahkan atau sisa vaksin atau vaksin oplosan yang dipakai. Tentu tidak akan keluar antibodi,” kata dia.

“Ketiga, harusnya DPT tetapi diisi hanya satu yakni vaksin hepatitis B. Jadi jelas ini isinya berbeda,” kata Pulungan.

Kendati begitu, lanjut dia, infeksi bisa muncul jika pengolahan vaksin dilakukan tak steril. Selain itu, anak jelas tidak mendapatkan imunitas yang seharusnya didapatkan. “Tetapi yang paling jelek, adalah anak tidak mendapat imunitas yang harusnya didapat. Kalau ini dilakukan dengan cara tidak steril, kemungkinan infeksi. Seharusnya kalau infeksi akan terjadi infeksi akut,” pungkas dia.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebut ada sembilan provinsi di Indonesia yang menerima vaksin palsu. Dari sembilan provinsi tersebut, ditemukan ada empat sampel vaksin yang diduga dipalsukan.

Sehingga, untuk mengetahui vaksin yang asli, dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, periksa keutuhan vial (penampung cairan, bubuk, atau tablet farmasi) atau botol sediaan vaksin. Kemudian bisa dengan membaca etiket atau nama vaksin, tanggal kadaluarsa vaksin hHeat marker yaitu Vaccine Vial Monitor (VVM).

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji kocok dan perhatikan tampilan fisik vaksin dari warna, kejernihan hingga endapan. Terakhir, bisa dilakukan dengan pencatatan nama dagang vaksin, produsen, nomor lot atau seri vaksin, tanggal kadaluarsa, tanggal penyuntikan, bagian tubuh yang disuntik.

Dalam pemeriksaan ini, jangan lupa, mengingatkan petugas untuk membuang vial bekas vaksin ke tempat khusus dan untuk dimusnahkan, agar tidak dapat didaur ulang.

Pemalsuan vaksin merupakan tindakan yang keji dan dapat melemahkan generasi. Anak-anak akan rentan terhadap penyakit yang mematikan, yang akan berdampak pada kelemahan fisik dan produktivitasnya. Pelaku kejahatan bisa dituntut hukuman berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sanksi tersebut berupa pidana penjara 10 Tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dalam rapat dengan DPR RI pada Kamis (14/7/2016) kemarin, pemerintah melalui kementerian kesehatan (Kemenkes) sendiri telah merilis 14 rumah sakit dan 8 bidan yang terindikasi sebagai pelaku dan pengguna vaksin palsu. (DP)

LEAVE A REPLY