Pakar Pejabat Masih Jadi Target Penyadapan
Pakar Pejabat Masih Jadi Target Penyadapan

Gulalives.com, SEMARANG – Tanah air digegerkan oleh rekaman Dirut Pelindo II RJ Lino. Belum ada penjelasan lebih lanjut, apakah suara tersebut benar yang bersangkutan. Juga masih menjadi perdebatan apakah rekaman tersebut hasil sadapan atau ada orang yang sengaja merekam. Hal ini mengingatkan kita pada banyaknya berita penyadapan terhadap para pejabat tanah air. Yang sempat sangat ramai adalah mantan Presiden SBY dan Ibu Ani yang menjadi target penyadapan Australia.

Di sela-sela acara Grand Opening Riset FST UNDIP akhir pekan ini, pakar keamanan  cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa hal itu sudah hal yang pasti. Menurutnya para penjabat yang mempunyai kewenangan strategis membuat mereka menjadi target penyadapan untuk mendapatkan informasi strategis. “Penyadapan terhadap penjabat ini semakin maju, tidak lagi hanya menyadap telepon saja. Darimana saja informasi itu dating, maka disana usaha penyadapan bisa terjadi, termasuk dari internet,” jelasnya.

Dijelaskan oleh mantan ketua tim IT Kepresidenan ini bahwa penyadapan lewat internet banyak dilakukan karena lebih mudah dengan resiko yang tidak besar. Informasi yang dimiliki para pejabat tersebut bisa diambil lewat email, instant messaging, cloud dan berbagai aplikasi popular lainnya. “Pejabat kita cukup banyak yang melek teknologi. Namun kesadaran akan keamananya cybernya masih kurang. Banyak yang memakai email dan aplikasi instant messaging gratisan sebagai saluran informasi, menurut saya ini berbahaya,” tegasnya.

Pratama sendiri berharap pemerintah sekarang mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di tanah air. Hal ini penting, apalagi pemerintahan Jokowi-JK sedang menggarap e-Government. “e-Government akan sukses bila pemerintah bisa memastikan keamanan infrastruktur dan para pemakainya. Akan berbahaya bila nanti semua informasi penting dan rahasia secara terus-menerus diambil dengan mudah oleh asing,” terang Pratama.

Menurut pria asli Cepu ini, pemerintah perlu memulai kerja sama dengan kampus. Mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri. Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan. “Mengamankan para pejabat tanah air dai penyadapan asing bisa dimulai dari mengembangkan riset mahasiswa maupun dosen. Apapun bentuknya, menggunakan produk buatan lokal yang bisa dikontrol dan langsung cek jauh lebih aman ketimban memakai produk asing, apalagi yang gratis, karena no free lunch,” tegasnya.

Pratama menegaskan bahwa beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka ekspor haruslah bisa mereka buka dari manapun. Artinya meski kita telah membeli secara resmi, tak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi. (DP)

LEAVE A REPLY